Rabu, 08 Desember 2010

Demokrat Dinilai Jadi Korban Miskomunikasi Pemerintah Soal RUUK DIY

Jakarta - Adik Sultan HB X, Prabukusumo, memutuskan keluar dari Partai Demokrat (PD) karena pemerintah ngotot gubernur lewat pemilihan. Hal ini ditengarai akan mempengaruhi dukungan pada partai tersebut. PD pun dinilai menjadi korban dari miskomunikasi pemerintah soal RUU Keistimewaan (RUUK) DIY.

"Kalau disurvei sekarang, saya yakin secara elektoral akan menurun. Karena Demokrat tegas di tengah konflik. Demokrat ada di tengah-tengah dan menjadi korban elektoral dari perbedaan pendapat dan pernyataan kontroversial ketua dewan pembinanya," ujar pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaya, kepada detikcom, Kamis (9/12/2010).

Namun, untuk perolehan suara PD pada 2014 mendatang, hal itu bergantung pada situasi 4 tahun ke depan. Keluarnya Prabukusumo dari PD, di mana dia juga merupakan Ketua DPD PD DIY, disinyalir akan mengguncang Demokrat di level provinsi. Hal ini tentunya akan menimbulkan polemik di DPD.

"Tapi kalau polemik, ini mudah dinetralisir. Caranya DPP berkompromi dengan anggota yang tersisa dan memilih ketua baru," sambung Yunarto.

Yunarto tidak melihat sosok Prabukusumo sebagai kunci kekuatan elektoral PD di Yogya. Sebab, kekuatan itu masih ada di sosok Sultan. Namun Prabu adalah simbol dari keluarga Sultan. Sehingga sosoknya dapat berpengaruh pula pada masyarakat sekitar.

Mundurnya adik Sultan, lanjut alumnus Universitas Parahyangan dan UI ini, menunjukkan miskomunikasi pemerintah dengan pihak Kesultanan Yogya terkait RUUK DIY. Lebih dari itu, hal itu menunjukkan tidak terjadinya komunikasi antara Presiden dengan Keraton.

"Karena terlihat perbedaan pendapat, ada yang tidak dikomunikasikan. Saya pikir dalam konteks dikaitkan dengan Demokrat, istilah saya, ini karena kesalahan komunikasi politik. Demokrat jadi terbebani konflik karena kesalahan komunikasi," tutur Yunarto.

Prabukusumo memutuskan keluar dari PD karena perbedaan pendapat dengan pemerintah pusat terkait keistimewaan DIY. Prabu berpendapat bahwa keistimewaan DIY harus dihormati dengan penetapan Sultan Yogya sebagai gubernur. Sayangnya, Presiden SBY berpendapat sebaliknya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar